CORPORATE GOVERNANCE

 

KEBIHAKAN PERUSAHAAN

No. SKD.025/DIR/X/2020

 

PIAGAM KOMITE AUDIT

PT ANDALAN FINANCE INDONESIA

 

 

1.         Definisi

a.       Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

b.      Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang:

1)      Berasal dari luar Perseroan;

2)      Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;

3)      Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan

4)      Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

 

2.         Dasar Hukum Pembentukan Komite Audit

a.       Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

b.      Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;

c.       Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;

d.      Peraturan PT Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa;

e.       Anggaran Dasar Perseroan; dan

f.        Peraturan Perseroan.

 

3.         Sasaran dan Tujuan

Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan peran pengawasan di Perseroan, terutama dalam hal:

-        Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Perseroan;

-        Memastikan efektivitas sistem pengendalian internal yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan;

-        Memonitor Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku;

-        Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, termasuk keputusan Perseroan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku; dan

-        Mengawasi kemandirian fungsi internal dan eksternal audit yang ditunjuk Perseroan.

 

4.         Struktur dan Keanggotaan Komite Audit

4.1.             Struktur Komite Audit

a.       Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan

b.      Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

 

4.2.             Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

a.       Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;

b.      Memiliki pengetahuan memadai mengenai tata kelola perusahaan yang baik;

c.       Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan;

d.      Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;

e.       Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

f.        Memahami konsep dan proses audit, baik yang dilakukan auditor internal maupun auditor eksternal;

g.       Memiliki pengetahuan mengenai risiko dan pengendalian internal perusahaan;

h.      Memiliki kemampuan untuk memberikan pendapat dan pertimbangan (judgment) yang terbuka, jujur, dan independen, serta usulan yang konstruktif;

i.         Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;

j.         Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali Komisaris Independen;

k.       Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain;

l.         Tidak mempunyai:

1)      Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan/atau

2)      Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

 

5.         Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Audit

5.1.             Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi:

a.       Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;

b.      Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;

c.       Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal terhadap Perseroan;

d.      Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi;

e.       Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang dimiliki Perseroan;

f.        Mengawasi rencana dan hasil kegiatan yang dilakukan oleh Akuntan Publik termasuk mengadakan rapat dan/atau pembahasan dengan Akuntan Publik Perseroan;

g.       Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait potensi benturan kepentingan Perseroan; dan

h.      Membuat, mengkaji, dan memperbaharui Piagam Komite Audit bila diperlukan.

 

5.2.             Wewenang Komite Audit

a.         Berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;

b.         Berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntansi terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;

c.          Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya; dan

d.         Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

 

6.         Rapat Komite Audit

a.       Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun dan setiap waktu bila dipandang perlu.

b.      Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau oleh anggota Komite Audit apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.

c.       Rapat Komite Audit dapat dihadiri oleh Chief Finance and Accounting, Sekretaris Perusahaan, Corporate Legal & Compliance, Kepala Unit Audit Internal, dan Akuntan Publik Perseroan.

d.      Komite Audit dapat mengundang pihak-pihak terkait untuk menghadiri rapat Komite Audit sejauh dianggap perlu.

e.       Apabila diperlukan, Komite Audit dapat mengadakan pertemuan tertutup dengan Corporate Legal & Compliance, Kepala Unit Audit Internal dan Akuntan Publik Perseroan.

f.        Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

g.       Kuorum rapat Komite Audit adalah minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Komite Audit. Keputusan dapat diambil apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Komite Audit yang hadir.

h.      Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.

7.         Tanggung Jawab Pelaporan

a.       Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris pada rapat Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang telah ditentukan.

b.      Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik dengan mempertimbangkan evaluasi dan cakupan pekerjaan yang telah dilakukan serta independensi. Komite Audit juga akan mengkaji biaya jasa audit yang diajukan dan mengemukakan temuan ketidakwajaran kepada Dewan Komisaris.

 

8.         Masa Tugas dan Honorarium

a.       Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

b.      Apabila Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Dewan Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Audit digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.

c.       Honorarium anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

 

Jika ada pertentangan atau ketidaksesuaian apa pun di antara salah satu ketentuan yang disebutkan dalam Piagam Komite Audit dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit maka yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

 

Dengan berlakunya Piagam ini, maka SKD.054/DIR/V/2019 perihal Komite Audit dinyatakan batal dan sudah tidak berlaku lagi.

 

Ditetapkan di: Tangerang Selatan

Pada tanggal: 05 Oktober 2020